Retribusi Parkir Kota Malang: Pembayaran Digital Mulai Diterapkan

Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang menyiapkan pembayaran retribusi parkir secara digital. Wacana ini mengemuka ketika realisasi retribusi parkir baru menyentuh sekitar Rp6,5 miliar dari target Rp15 miliar yang ditetapkan untuk 2026. Sektor parkir sendiri selama ini menjadi salah satu penopang pendapatan daerah, bersama retribusi pasar.

Persoalan parkir bagi Pemkot Malang bukan sekadar mengejar setoran. Ada pekerjaan rumah lama: memastikan setiap karcis yang dibayar pengguna jasa benar-benar masuk kas daerah. Karena itu pembayaran digital dipandang sebagai jalan keluar yang paling masuk akal, bukan sekadar modernisasi alat.

Realisasi Rp6,5 Miliar dari Target Rp15 Miliar

Angka yang dihimpun dari pemberitaan pada Agustus 2026 menyebutkan retribusi parkir pada 2025 memberi kontribusi sekitar Rp11 miliar. Retribusi pasar pada periode yang sama menyumbang sekitar Rp8,5 miliar. Dua sektor itu disebut paling potensial untuk menopang pendapatan asli daerah.

Pada 2025, target retribusi parkir ditetapkan Rp17 miliar. Realisasi pada tahun itu masih berada di bawah angka yang dikejar. Memasuki 2026, target dipatok Rp15 miliar dan hingga pertengahan Agustus realisasinya berkisar Rp6,5 miliar. Pengelola retribusi menyebut capaian tersebut sudah cukup baik dan berharap target tahun ini bisa dikejar lewat optimalisasi pemungutan.

Uji Coba di Titik Parkir Tepi Jalan

Rencana digitalisasi tidak akan dijalankan serentak. Penerapan di parkir tepi jalan umum dilakukan bertahap, dimulai dari titik-titik tertentu sebagai uji coba. Cara ini dipilih agar pemungutan tetap berjalan sementara sistem baru diuji di lapangan dan dievaluasi sebelum diperluas.

Enam titik parkir khusus tercatat sudah memakai sistem semi-digital. Model pembayaran yang belum diterapkan antara lain pembayaran melalui virtual account dan transfer. Pemungutan yang berjalan saat ini dinilai belum sepenuhnya memakai kanal perbankan, sehingga jejak setoran sulit ditelusuri secara harian.

Aplikasi SIAP GRAK disebut sebagai salah satu alat yang sudah dipakai untuk retribusi. Menurut pengelola, yang dibutuhkan berikutnya adalah peningkatan penggunaan dan integrasi di dalam sistem tersebut, supaya pencatatan setoran lebih rapi. Integrasi ini juga dibutuhkan agar data pemungutan di lapangan bisa dibaca bersamaan oleh perangkat daerah yang berkepentingan.

Dorongan DPRD: Potensi Terlihat Riil

Lelly Thresiyawati, anggota Banggar di DPRD Kota Malang, menilai digitalisasi membuat proses pemungutan retribusi lebih transparan. Menurut dia, “Ketika dua sektor ini terdigitalisasi, potensi pendapatannya bisa dilihat secara riil.” Dengan data yang terlihat nyata, penyusunan target pendapatan diharapkan tidak lagi bertumpu pada perkiraan.

Ia mengapresiasi sejumlah jenis retribusi yang sudah menerapkan sistem digital. Kepada perangkat daerah lain yang memungut retribusi, ia mendorong agar penerapan sistem serupa dipercepat. Selain parkir dan pasar, retribusi lain yang disorot mencakup penyedotan kakus serta pengolahan limbah cair rumah tangga dan industri.

Optimalisasi tidak hanya soal sistem. Pengelola retribusi menyatakan pihaknya menekankan ketertiban juru parkir dalam melayani pengguna jasa, termasuk soal karcis. Sebab, sebagus apa pun sistem pembayaran yang disiapkan, ujungnya tetap bergantung pada praktik di lapangan.

Sementara itu, untuk parkir di tepi jalan umum, penerapan dilakukan di tempat tertentu lebih dulu. Pola bertahap ini memberi ruang untuk memperbaiki kekurangan sebelum sistem yang sama dipakai lebih luas di seluruh titik.

Yang Perlu Dituntaskan

Peta jalannya sudah tergambar: uji coba di sebagian titik parkir tepi jalan, pemanfaatan aplikasi yang sudah ada, lalu perluasan ke seluruh titik. Pertanyaannya, seberapa cepat tahapan itu berjalan sebelum tahun anggaran berakhir, dan seberapa siap petugas di lapangan memakai sistem baru.

Pengawasan terhadap titik parkir menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari upaya menaikkan capaian. Optimalisasi juga menyangkut ketertiban pelayanan juru parkir, terutama penyerahan karcis kepada setiap pengguna jasa. Semua ini bermuara pada satu hal yang sama: memastikan uang publik yang dipungut dari parkir tercatat dan terhitung dengan benar.