Wali Kota Wahyu Lantik 176 ASN Kota Malang, Minta Camat-Lurah Lebih Peka
Sebanyak 176 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang dilantik dan diambil sumpahnya di Grha Purva Praja, terdiri dari 3 jabatan pimpinan tinggi pratama, 43 administrator, dan 130 pengawas.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat saat mengambil sumpah ASN. (Dokumentasi Redaksi EMG)
Pemerintah Kota Malang
Ringkasan: Sebanyak 176 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang dilantik dan diambil sumpahnya di Grha Purva Praja, terdiri dari 3 jabatan pimpinan tinggi pratama, 43 administrator, dan 130 pengawas.
EMG.CO, Malang – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat melantik sekaligus mengambil sumpah 176 aparatur sipil negara di lingkungan Pemkot Malang. Acaranya digelar di Grha Purva Praja pada 23 Oktober 2026.
Komposisi jabatan
Rinciannya, 3 posisi untuk pimpinan tinggi pratama, 43 administrator, dan 130 pengawas.
Yang mengisi pimpinan tinggi: Sekretaris DPRD, kepala dinas lingkungan hidup, serta staf ahli untuk pembangunan, kesejahteraan rakyat, dan sumber daya manusia.
Orang tepat di posisi tepat
Menurut Wahyu, pelantikan hari itu bagian dari strategi memastikan organisasi pemerintah kota diisi orang yang tepat, di posisi yang tepat, dan pada waktu yang tepat.
“Pegang teguh amanah ini, laksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab,” pesannya kepada pejabat baru.
Ia meminta mereka segera beradaptasi dengan tempat tugas baru. Jabatan, katanya, amanah yang harus dipertanggungjawabkan dengan integritas.
Pesan untuk camat dan lurah
Wahyu memberi penekanan khusus kepada camat dan lurah. Mereka diminta betul-betul hadir di tengah warga, peka terhadap kebutuhan masyarakat, dan cepat merespons persoalan di wilayahnya.
“Camat dan lurah adalah ujung tombak pelayanan, sekaligus perpanjangan tangan pemerintah,” ujarnya.
Lewat manajemen talenta BKN
Wahyu menyebut pengisian posisi berpedoman pada manajemen talenta BKN. Untuk jabatan pimpinan tinggi pratama, prosesnya lewat pertimbangan dan rekomendasi komite talenta. Sementara administrator dan pengawas dikawal tim penilai kinerja.
Harapannya, tiap penempatan melihat kecakapan, integritas, capaian kerja, dan kebutuhan organisasi. Seluruh proses, tambahnya, dijalankan objektif, transparan, akuntabel, serta bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Penulis: Redaksi EMG · Editor: Redaksi EMG
Pilihan editor: Pemerintah Kota Malang
Foto: Dokumentasi Redaksi EMG
