RT Berkelas Purwodadi Kota Malang: Paving 130 Meter, Drainase 237 Meter
Pemerintah Kota Malang menempatkan pembangunan pada skala lingkungan sebagai bagian dari pelayanan dasar. Wujudnya terlihat di kawasan utara kota ini. Senin, 24 Agustus 2026, wali kota meninjau…
Pemerintah Kota Malang
Pemerintah Kota Malang menempatkan pembangunan pada skala lingkungan sebagai bagian dari pelayanan dasar. Wujudnya terlihat di kawasan utara kota ini. Senin, 24 Agustus 2026, wali kota meninjau pelaksanaan program RT Berkelas. Lokasi peninjauan berada di jalan Pulosari, masuk kelurahan Purwodadi, kecamatan Lowokwaru.
Dalam peninjauan itu, ia mendatangi dua RT dengan jenis pekerjaan yang berbeda. Satu lokasi diwujudkan lewat pemasangan paving, lokasi lain mendapat pembangunan drainase. Bentuk pekerjaan disesuaikan dengan kebutuhan warga, bukan diseragamkan dari pusat kota.
Usulan warga jadi pangkal pekerjaan
Pola RT Berkelas bertumpu pada rembuk warga. Usulan masyarakat di tingkat RT menjadi titik awal, lalu dikoordinasikan di tingkat RW supaya pembangunan antar-RT tidak saling bertabrakan. “Yang tahu kebutuhan dan keinginan di tempat tersebut adalah warga masyarakat,” kata wali kota.
Setelah usulan disepakati, pembangunan dijalankan memakai anggaran program RT Berkelas. Pendekatan itu membuat warga dapat menyaksikan sendiri hasil pekerjaan yang sebelumnya mereka rencanakan dan setujui bersama.
Jenis pekerjaan antar-RT pun berbeda. Paving dipasang di RT 3 dengan bentang sekitar 130 meter. Adapun drainase dikerjakan di RT lain, membentang sekitar 237 meter.
Wali kota menilai rembuk warga sebagai roh program ini. Lewat pola itu, warga berhak memutuskan sendiri apa yang paling dibutuhkan di lingkungannya. Pemerintah kota menilai pola ini memangkas waktu tunggu. Harapannya, program ini berlanjut dan manfaatnya benar-benar terasa di tingkat warga.
Rp50 juta per RT dan rencana evaluasi
Alokasi yang berlaku sekarang untuk tiap RT adalah Rp50 juta. Angka itu dipakai sebagai pijakan menghitung apa yang dibutuhkan tiap lingkungan. Pemerintah kota menyebut besaran tersebut lahir dari kebutuhan nyata warga, bukan dari paket pekerjaan yang ditentukan sepihak.
Lewat pola ini, warga merancang, mengerjakan, sekaligus menikmati hasil pembangunan di lingkungannya sendiri.
Terkait besaran anggaran tahun depan, pemerintah kota akan melakukan evaluasi. Alokasi yang berlaku sekarang dinilai sudah jelas dasar penghitungannya karena tinggal dikalikan jumlah RT yang ada. “Naik tidaknya tetap Rp50 juta,” pungkasnya.
Drainase kota: Rp54 miliar dan dukungan bank dunia
Persoalan serupa ditangani pada skala lebih luas. Pemerintah kota menyiapkan Rp54 miliar bagi program pengelolaan dan pengembangan sistem drainase perkotaan. Kebijakan itu dipaparkan saat rapat paripurna DPRD Kota Malang. Agendanya: jawaban wali kota atas pandangan umum fraksi soal rancangan peraturan daerah perubahan APBD 2026.
Sasaran utamanya adalah banjir kronis yang berulang di kawasan Soekarno-Hatta (Suhat) sampai Sawojajar. Pemerintah kota menyatakan genangan di sejumlah titik strategis itu mengganggu aktivitas warga, sehingga penuntasannya masuk agenda prioritas.
Percepatan pekerjaan ditopang kerja sama dengan bank dunia. Kolaborasi itu berjalan lewat program ketahanan banjir perkotaan yang menyatukan anggaran daerah dan dukungan internasional. Harapannya, persoalan banjir perkotaan bisa ditangani menyeluruh dan berkelanjutan.
Dua paket drainase jadi tulang punggung rencana tersebut. Paket pertama berupa saluran sepanjang 1.383 meter yang mengarah ke sungai Brantas. Paket kedua sepanjang 1.382 meter di jalan Bondowoso menuju kali Metro, dikerjakan berbasis sistem penampungan saluran di taman Kediri. Pemerintah kota juga menyiapkan dana khusus Rp2 miliar untuk pengadaan tanah proyek penanggulangan banjir.
Sisi keuangan juga dibahas dalam rapat itu. Untuk tahun 2026, pendapatan daerah dalam rancangan perubahan APBD ditargetkan Rp2,326 triliun. Penyokongnya: Pendapatan Asli Daerah Rp1,095 triliun dan transfer Rp1,228 triliun. Di sisi belanja, rancangan itu memuat total Rp2,629 triliun. Defisit Rp303,052 miliar ditutup memakai SiLPA 2025. Sektor kesehatan dialokasikan Rp140,9 miliar, sementara pendidikan menerima Rp768,559 miliar.
Komitmen kami adalah menuntaskan banjir kronis, sekaligus menjawab semua masukan fraksi di DPRD Kota Malang,” tegas wali kota. Sinergi antara anggaran daerah dan pihak eksternal, lanjutnya, membuat percepatan infrastruktur berjalan lebih optimal.
Ia memastikan pembagian anggaran tetap memperhatikan pelayanan publik dasar di seluruh wilayah. Sektor kesehatan dan pendidikan, menurutnya, mendapat porsi yang tidak kecil dalam rancangan perubahan APBD tersebut.
Pandanwangi: tembok pabrik dibongkar, saluran dikeruk
Langkah serupa ditempuh di kawasan Pandanwangi, kecamatan Blimbing. Dua ekskavator disiapkan pemerintah kota guna membongkar tembok pabrik karet yang selama ini menghambat aliran air dan memicu genangan di pemukiman sekitar.
Pengerahan alat berat itu dilakukan setelah tercapai kesepakatan dengan pemilik lahan, dan pembongkaran dimulai pukul 13.00 WIB. Tujuannya mempercepat pengerukan serta pengangkatan material, supaya normalisasi alur tidak mengganggu pemukiman di sekitarnya.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum menyatakan pembongkaran mandiri ini mempermudah penanganan persoalan saluran air sekaligus penertiban fasilitas publik. Harapannya, ancaman genangan di permukiman yang langganan kebanjiran bisa diredam sebelum musim hujan datang.
Iktikad baik pemilik lahan itu mendapat apresiasi. Aksi kooperatif tersebut diharapkan menjadi contoh bagi pelaku usaha lain yang bangunannya berdiri di jalur air.
Data lapangan mencatat saluran irigasi di sisi kiri kawasan pabrik mencapai sekitar lima puluh meter. Pengerukan kemudian ditarik mundur seratus meter, tepat sampai di belakang dinding kompleks perumahan. Sisi selatan pun dikeruk lagi lima puluh meter. Kalau dijumlahkan, seluruh pekerjaan menyentuh dua ratus meter.
Targetnya, saluran sepanjang kurang lebih 200 meter itu bersih dan kembali ke kedalaman semula. Lebarnya sendiri berkisar 2,5 meter. Tanah dikeruk sedalam 1,5 sampai 2 meter supaya kontur dasar saluran kembali seperti semula.
Aliran menyempit karena tembok pabrik, endapan lumpur, tanaman liar, dan bangunan yang ambrol di dekat sekolah itu. Akibatnya air meluap lalu berbalik arah. Kondisi itulah yang menjadi penyebab utama genangan tahunan di kompleks perumahan warga.
Penanganan ini merupakan tindak lanjut mediasi antara pemerintah kota dan pemilik lahan. “Keterlibatan kami fokus pada mitigasi bencana, sekaligus memastikan aliran air ke hilir tidak melahirkan genangan baru di wilayah lain,” terang kepala pelaksana BPBD Kota Malang.
Menjaga ritme pembangunan lingkungan
Dua wajah pembangunan itu memperlihatkan cara kerja yang saling melengkapi. Di tingkat RT, warga memegang kendali atas usulan dan bentuk pekerjaan. Di skala kota, pemerintah menyiapkan anggaran besar, kerja sama pembiayaan, serta penertiban alur air yang selama ini tersumbat.
Yang tersisa adalah disiplin menjaga ritme. Program RT Berkelas berjalan dengan alokasi yang sama untuk tiap RT, sementara penanganan drainase kota menuntut tahapan panjang, mulai dari pengadaan tanah sampai pembangunan saluran. Keduanya bertemu pada satu tujuan: kebutuhan warga terpenuhi lebih cepat dan genangan tidak lagi menjadi langganan tiap musim hujan.
