Kantor Terintegrasi Grha Purva Praja Kota Malang: Sinergi Lintas Lembaga

Pemerintah Kota Malang

Penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga keagamaan dinilai menjadi salah satu kunci agar pelayanan publik benar-benar menyentuh kebutuhan warga. Kota Malang mewujudkannya lewat penataan kawasan perkantoran milik pemerintah kota, sehingga sejumlah lembaga bisa bekerja dari satu lokasi yang sama. Wahyu Hidayat menyampaikan hal itu saat mengikuti panjatan doa peringatan HUT ke-81 RI di Grha Purva Praja, Jumat (14/8/2026), yang dibarengi tasyakuran kantor BAZNAS, MUI, dan DMI Kota Malang.

Tiga Lembaga Mulai Bekerja dari Satu Lokasi

Dalam acara itu, Wali Kota mengucapkan selamat kepada ketiga lembaga yang mulai menempati kantor baru di kawasan perkantoran pemerintah kota.

Keberadaan kantor yang terintegrasi di lingkungan perkantoran Pemkot Malang ini diharapkan semakin memperkuat sinergi dan kerja bersama,” ucap Wahyu.

Baginya, kerja sama yang sudah terjalin perlu diteruskan lewat berbagai kebijakan dan layanan yang menjawab keperluan warga, sekaligus menopang pembangunan kota. Berkantor di lingkungan yang sama, ujarnya, membuat koordinasi lintas sektor lebih mudah, terutama ketika pemerintah daerah dituntut bergerak cepat menangani persoalan sosial.

Wahyu juga mengingatkan bahwa peringatan kemerdekaan sebaiknya tidak berhenti pada seremoni, melainkan diwujudkan lewat kerja nyata di bidang masing-masing. Pemerintah daerah, katanya, tetap membutuhkan dukungan semua elemen masyarakat, termasuk lembaga pengelola zakat, majelis ulama, dan dewan masjid, untuk menuntaskan berbagai persoalan sosial.

Selain jajaran perangkat daerah, acara itu diikuti para camat dan lurah, tokoh agama, serta tokoh masyarakat dari berbagai wilayah. Wakil Wali Kota dan sekretaris daerah ikut mendampingi, bersama sejumlah kepala perangkat daerah dan perwakilan kementerian agama.

BAZNAS, MUI, dan DMI Diminta Perkuat Layanan

Sumbangsih ketiga lembaga, kata Wahyu, dinilai besar bagi pemerintah kota. BAZNAS mengelola zakat, infak, dan sedekah melalui UPZ di lingkungan Pemerintah Kota Malang supaya penyalurannya tepat sasaran.

BAZNAS memiliki peran strategis dalam mengelola zakat, infak, dan sedekah,” jelasnya.

Lembaga itu, tambah Wahyu, memudahkan pemerintah daerah menyalurkan bantuan yang sifatnya mendesak, misalnya ketika menangani bencana atau kebutuhan darurat warga.

Untuk MUI, Wali Kota menyoroti tugas pembinaan umat dan upaya menjaga toleransi agar suasana kota tetap kondusif dan harmonis. Adapun DMI didorong agar masjid tidak berhenti sebagai tempat ibadah, melainkan turut menjadi pusat edukasi, dakwah, dan kegiatan sosial.

Menurut Wahyu, kerja ketiga lembaga searah dengan prioritas pembangunan Kota Malang, terutama pada penguatan jaring pengaman sosial, pembentukan karakter generasi muda, dan kerukunan antarumat beragama.

Gedung yang Sempat Minim Aktivitas Kini Dipakai untuk Pelayanan

Grha Purva Praja berada di Kecamatan Kedungkandang dan kini menjadi perkantoran sejumlah perangkat daerah. Satpol PP lebih dulu menempati bangunan itu, disusul perangkat daerah lain yang membutuhkan ruang kerja.

Pemanfaatan bangunan berjalan bertahap sejak awal 2025. Ruang di lantai dasar diprioritaskan bagi perangkat daerah, lalu dibuka untuk organisasi kemasyarakatan dan keagamaan yang memerlukan tempat kerja. Salah satu organisasi yang mengajukan permohonan ruang adalah PCNU Kota Malang.

Gedung ini harus benar-benar berfungsi dan memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat,” tegas Wahyu.

Penataan ruang di kawasan tersebut diatur agar pemanfaatannya merata. Lantai satu dipakai untuk perkantoran perangkat daerah serta organisasi kemasyarakatan dan keagamaan, sedangkan lantai dua disiapkan bagi kegiatan yang mengundang banyak orang. Sekretaris Daerah mendapat penugasan menata pembagian ruang bagi perangkat daerah yang masih kekurangan tempat kerja.

Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah kota memanfaatkan aset daerah yang sebelumnya kurang terpakai. Wahyu menegaskan gedung yang sudah dibangun tidak boleh dibiarkan kosong, dan pemanfaatannya harus berdampak pada pelayanan warga.

Ke depan, kawasan perkantoran terintegrasi itu diharapkan mempermudah koordinasi antara pemerintah kota, lembaga keagamaan, dan organisasi masyarakat. Bagi warga, kehadiran layanan zakat, pembinaan umat, dan kegiatan masjid dalam satu lokasi dinilai memangkas jarak serta waktu pengurusan. Kolaborasi semacam itu menjadi penanda arah pembangunan Kota Malang yang menempatkan pelayanan publik dan kepedulian sosial sebagai prioritas bersama.