Jembatan Muharto Malang Diusulkan Masuk APBN 2027

Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang menempuh jalur pembiayaan pusat untuk membenahi salah satu simpul lalu lintas tersibuk di sisi timur kota. Perbaikan jembatan di kawasan Muharto sudah diusulkan agar masuk pendanaan APBN. Harapannya, proyek itu dibiayai mulai 2027 setelah Kementerian PU menempatkannya dalam daftar prioritas.

Usulan tersebut berjalan seiring penyiapan penataan kawasan Muharto secara menyeluruh. Selain membenahi konstruksi jembatan, pemerintah kota membahas pemindahan kios yang berdiri di sepanjang jalan itu. Kebutuhan dananya tidak kecil. Dinas teknis memperkirakan pembangunan jembatan baru menelan Rp30 miliar hingga Rp50 miliar.

Rencana ini menyentuh titik yang sudah lama menjadi persoalan. Ruas jalan Muharto di kawasan timur kota tercatat sebagai simpul kemacetan yang pelik. Lapak pedagang tumbuh sampai memakan pinggir jalan, bersaing ruang dengan kendaraan pemudik maupun arus harian warga. Kondisi itulah yang hendak diurai pemerintah kota lewat penataan menyeluruh, termasuk dari sisi pembiayaannya.

Duet pekerjaan itu menjelaskan mengapa pembiayaannya dipisah. Penanganan yang masih bisa ditanggung daerah dijalankan lebih dulu, sementara pekerjaan besar yang menyentuh konstruksi jembatan diusulkan ke pemerintah pusat. Dengan cara itu, penataan kawasan tidak sepenuhnya bergantung pada keputusan anggaran di tingkat pusat, dan pemerintah kota tetap punya ruang untuk bergerak lebih awal.

Usulan sudah dikirim, keputusan menunggu pusat

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan permohonan pembiayaan itu telah disampaikan ke pemerintah pusat. “Kalau perbaikan jembatan sudah kami usulkan memang ke pusat untuk pendanaannya,” ujarnya, Rabu (26/8/2026).

Ia berharap Kementerian PU menempatkan usulan tersebut dalam daftar prioritas. Bila disetujui, pembiayaan proyek dapat masuk melalui APBN pada 2027. Wahyu menyebut permohonan itu sudah berada di dalam berkas yang diajukan daerah ke pemerintah pusat.

Jalur pemerintah pusat ditempuh karena kebutuhan anggaran pembangunannya dinilai cukup besar. Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Julharjanto, mengungkapkan bahwa usulan itu mencakup pembongkaran konstruksi lama sekaligus pembangunan jembatan baru. “Kami usulkan melalui APBN untuk membongkar konstruksi lama dan membangun jembatan baru,” katanya.

Saat usulan itu disampaikan, dinas masih menunggu jawaban dari Kementerian PU. Muharto sendiri masuk daftar tiga jembatan yang menjadi prioritas perbaikan tahun ini, bersama jembatan Sonokembang dan jembatan Brawijaya. Adapun jembatan Sonokembang sudah tuntas dibangun ulang.

Sumber dananya tidak sama untuk ketiganya. Perbaikan jembatan Brawijaya dan jembatan Sonokembang dianggarkan lewat APBD Kota Malang, sedangkan Muharto diajukan ke pemerintah pusat. Kabid Bina Marga DPUPRPKP Kota Malang, Kristiyan Bagus Muryanto, membenarkan ketiga jembatan itu sebagai prioritas tahun ini.

Proyek jembatan Brawijaya, yang letaknya di kawasan Splendid atau pasar bunga, masih berproses di tahap pengadaan. Pekerjaan fisiknya ditargetkan mulai September dan rampung November. Pemerintah kota menyiapkan dana sekitar Rp800 juta untuk pekerjaan itu. Penanganannya tidak membangun ulang seluruh konstruksi, melainkan memusatkan pekerjaan pada bagian abutment yang mengalami longsor.

Di luar ketiga jembatan itu, dinas juga menyiapkan perawatan bagi sejumlah jembatan lain di kota ini. Langkah tersebut menunjukkan bahwa pembenahan infrastruktur penghubung tidak berhenti pada satu dua titik, melainkan dijalankan bertahap sesuai tingkat kerusakan dan kesiapan anggaran.

Relokasi kios belum menemukan titik akhir

Sisi lain penataan menyangkut kios dan pedagang kaki lima yang menempati ruas milik jalan. Pemerintah kota menyatakan pemindahan mereka masih dalam pembahasan dan belum menetapkan lokasi pengganti. Sejumlah alternatif sedang dikaji agar solusinya bisa diterima banyak pihak.

Persoalannya, pemindahan pedagang bersinggungan langsung dengan mata pencaharian warga. Pemerintah kota karena itu menegaskan belum menetapkan lokasi mana pun, dan memilih mengkaji beberapa alternatif lebih dulu. Pendekatan itu diambil supaya perpindahan tidak memutus penghasilan harian para pedagang.

Wahyu mengaku pemerintah kota terus mematangkan pembahasan bersama instansi terkait. Masukan dari para pemangku kepentingan akan ditampung supaya persoalan kios di Muharto berujung pada penyelesaian yang menguntungkan semua pihak. Pemerintah kota juga mencatat adanya keluhan warga terkait keberadaan pedagang dan kios di kawasan itu.

Bila relokasi benar-benar dijalankan, para pedagang diharapkan sudah mengetahui lokasi baru dan mekanisme yang harus mereka ikuti. Karena itu, pembahasan rencana tersebut masih berjalan. Pemerintah kota menilai kepastian informasi itu penting agar perpindahan tidak menimbulkan persoalan baru di lapangan.

Rencana penataan kawasan dipaparkan Diah Ayu Kusuma Dewi, asisten II sekda Kota Malang, dalam sebuah talkshow radio, Selasa (1/9/2026). Menurutnya, penataan kawasan Muharto sudah masuk agenda prioritas pemerintah kota. Tahap yang berjalan sekarang adalah identifikasi awal untuk memetakan titik-titik yang menuntut penanganan mendesak.

Penertiban pedagang di ruas milik jalan menjadi salah satu poin utama. Pemerintah kota juga menyiapkan lokasi baru bagi para pedagang yang dipindahkan. Menurut Diah, penertiban itu akan dijalankan dan tempat pemindahannya masih dipikirkan secara matang.

Titik lain yang dibenahi adalah kebersihan. Tempat pembuangan sampah liar di sekitar area jembatan akan dibersihkan secara permanen agar estetika kawasan kembali terjaga. Di sisi barat, jembatan Muharto direncanakan direvitalisasi menyeluruh, sejalan dengan usulan pembiayaan yang sudah dikirim ke pemerintah pusat.

Catatan akademisi dan dorongan dewan

Dosen perencanaan wilayah dan kota Universitas Brawijaya, Fauzul Rizal, menilai kawasan Muharto sudah hidup menjadi pusat pergerakan ekonomi warga. Tanda paling jelas adalah menjamurnya lapak pedagang di sana. Namun, lapak yang memakai bahu jalan justru menjadi pemicu utama laju kendaraan melambat.

Rizal menyarankan penertiban kios dan pedagang dikerjakan lebih dulu, dengan catatan mereka dipindahkan ke tempat relokasi yang cocok. Dengan begitu, denyut ekonomi warga tidak berhenti mendadak. Ia menilai pembenahan Muharto sangat penting karena jalan itu menjadi koridor utama yang dipakai bukan hanya oleh warga Kota Malang, tetapi juga pengguna jalan dari kabupaten sekitar.

Dukungan datang dari legislatif. Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, mendesak pemerintah kota mengeksekusi penataan kawasan secara menyeluruh. Pertumbuhan jumlah penduduk yang terus melonjak menuntut kapasitas jalan yang ada dimanfaatkan sebaik mungkin.

Trio menilai penataan fungsi jalan bisa dioptimalkan bila pelebaran ruas sudah tidak lagi memungkinkan. Ia juga mengingatkan bahwa arah pembangunan kota ke wilayah timur sudah melaju, terlihat di kawasan Jalan Gadang. Keberhasilan penataan di titik itu, katanya, perlu ditularkan ke kawasan padat lain seperti Kebalen dan Muharto demi pemerataan wajah kota.

Menanti keputusan, menyiapkan langkah sendiri

Keputusan akhir soal pembiayaan jembatan Muharto berada di tangan pemerintah pusat. Sambil menunggu, pemerintah kota menyiapkan langkah yang bisa dijalankan dengan kemampuan sendiri: menertibkan pedagang, membersihkan sampah, dan memetakan titik krusial di kawasan itu.

Bagi warga, urutan pekerjaan itu menentukan kapan kemacetan di Muharto benar-benar diurai. Perbaikan jembatan menyentuh akar persoalan kapasitas, sedangkan penataan pedagang dan kebersihan kawasan menyentuh sisi harian yang paling terasa. Keduanya bisa berjalan tanpa saling menunggu, asalkan jadwalnya disusun terbuka.

Yang perlu dijaga, usulan ke pemerintah pusat jangan membuat penanganan jangka pendek ikut tertunda. Relokasi pedagang, penertiban ruas milik jalan, dan pembersihan sampah tetap bisa dikerjakan memakai anggaran daerah. Justru langkah-langkah itu menjadi bukti kesiapan kawasan menerima pekerjaan besar bila pembiayaan dari APBN nanti disetujui.

Kalau usulan ke pemerintah pusat berbuah, pembangunan jembatan baru tetap menuntut tahapan panjang, mulai dari perencanaan sampai lelang. Karena itu, penataan kawasan yang lebih ringan bisa menjadi penanda awal keseriusan pemerintah kota. Yang tersisa adalah memastikan setiap tahap berjalan terbuka, termasuk soal lokasi relokasi bagi pedagang yang selama ini menggantungkan hidup di sepanjang Muharto.