Target PAD Kota Malang 2026: Retribusi Digital dan Sport Tourism

Pemerintah Kota Malang

Pemerintah Kota Malang menaruh perhatian besar pada pendapatan asli daerah (PAD) dalam penyesuaian anggaran tahun 2026. Rancangan perubahan kebijakan umum anggaran (KUA) dan prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) memuat tambahan target pendapatan sekitar Rp23 miliar. Angka itu bukan sekadar catatan administratif, melainkan pijakan untuk memastikan layanan publik tetap berjalan hingga akhir tahun anggaran.

Catatan dewan menjadi pengingat bahwa pekerjaan rumahnya tidak ringan. Dalam pembahasan rancangan perubahan APBD 2026, pos pendapatan asli daerah dinilai masih menurun. Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyatakan pemerintah kota akan menelusuri ulang setiap komponen pendapatan untuk menemukan peluang penerimaan yang masih bisa dioptimalkan. Sejumlah pos, katanya, memang sudah bergerak naik, terutama dari pajak dan kontribusi.

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan perubahan anggaran harus menjaga kesinambungan program yang sudah ditetapkan. Menurut Mia, sapaan akrabnya, satu catatan utama dewan menyangkut pendapatan daerah: pemerintah kota diminta menggali sumber penerimaan lain yang berpotensi, di luar tambahan yang sudah dipatok.

Kami ingin tahu apakah masih ada sumber pendapatan yang bisa digenjot lagi, selain kenaikan yang sudah ditetapkan,” ujar Mia.

Retribusi Digital Jadi Kunci

Dorongan mempercepat digitalisasi datang dari Badan Anggaran DPRD Kota Malang. Sasaran utamanya dua sektor yang pemungutannya belum sepenuhnya memakai sistem elektronik, yakni parkir dan pasar.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kota Malang, Lelly Thresiyawati, menilai dua sektor itu “cukup potensial untuk menopang pendapatan daerah”. Digitalisasi, ujarnya, membuat proses pemungutan lebih terbuka sekaligus memberi pemerintah gambaran riil soal potensi yang dimiliki.

Angka yang dibeberkan dewan memperlihatkan mengapa parkir dan pasar layak diprioritaskan. Sepanjang 2025, retribusi parkir menyumbang sekitar Rp11 miliar, sementara retribusi pasar memberi kontribusi sekitar Rp8,5 miliar. Realisasi parkir itu sendiri masih belum mencapai target yang dipasang pemkot, yakni Rp17 miliar.

Menurut Lelly, manfaat digitalisasi tidak berhenti pada cara pembayaran. Data penerimaan yang terekam rapi memudahkan pemerintah memetakan kantong-kantong pendapatan yang belum tergarap, sehingga penyusunan target pendapatan daerah berpijak pada angka yang lebih aktual.

Harapan dewan jelas: transparansi pemungutan naik, dan pemerintah bisa membaca potensi penerimaan dengan lebih presisi. Kalau itu terwujud, target PAD yang ditetapkan tidak hanya lebih realistis, tetapi juga membuka ruang penambahan penerimaan dari sektor retribusi.

Perluasan itu tidak berhenti di retribusi. Dewan meminta penerapan sistem digital juga menjangkau seluruh jenis pajak daerah, agar optimalisasi pajak daerah Malang berjalan seiring pembenahan retribusi. Dengan begitu, target PAD Kota Malang 2026 tidak bertumpu pada satu-dua pos saja, melainkan pada seluruh sumber penerimaan yang sah.

Dari sisi pelaksana, Plt Kepala Bapenda Kota Malang, Moh Sulthon, mengakui belum semua jenis retribusi daerah masuk sistem digital. Persoalan itu, katanya, sudah dibicarakan bersama legislatif. Ia menegaskan Bapenda hanya bisa mendorong perangkat daerah pemungut retribusi untuk bergerak, “Pelaksananya tergantung kepala perangkat daerah”.

Sejumlah retribusi memang sudah berjalan digital. Retribusi persetujuan bangunan gedung dan sewa barang milik daerah disebut lebih dulu memakai sistem elektronik. Layanan persampahan yang dikelola dinas lingkungan hidup juga sudah terintegrasi, begitu pula retribusi penyedotan kakus serta pengolahan limbah cair rumah tangga dan industri yang berada di ranah DPUPRPKP. Satu jenis lagi, retribusi penyewaan aset, masih dalam proses.

Yang tersisa justru sektor besar. Kewenangan parkir ada di dinas perhubungan, sementara pasar ditangani dinas koperasi dan perdagangan. Sebagian besar pemungutannya masih manual, dan di situlah pekerjaan rumah terbesar berada.

Pemkot Malang sebenarnya sudah menyiapkan wadah integrasi lewat aplikasi SIAP GRAK, yang memadukan pemungutan retribusi dan pajak daerah. Dewan menilai pemanfaatan aplikasi itu tinggal ditingkatkan agar laporan dan penerimaan daerah lebih mudah dipantau.

Sport Tourism Dikejar sebagai Sumber Baru

Jalan kedua adalah memperbesar perputaran ekonomi dari sektor pariwisata dan olahraga. Disporapar Kota Malang menilai event berskala nasional maupun internasional punya daya dorong besar bagi penerimaan daerah. Satu even disebut bisa memutar uang antara Rp500 juta sampai Rp1 miliar.

Kepala Disporapar Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, memaparkan Kota Malang kini tidak lagi hanya menjadi tuan rumah lomba lari, sepeda, atau futsal. Tenis, basket, bola voli, hingga padel ikut masuk kalender, termasuk pada level internasional.

Menurut Arif, kenyamanan kota menjadi nilai jual utama. Udara yang sejuk, venue yang tersedia, fasilitas hotel, dan pilihan kuliner membuat peserta betah, dan belanja mereka mengalir ke hotel, kafe, serta usaha mikro di sekitar lokasi even.

Kalau sport tourism jalan, ada nilai investasi yang masuk dan pelaku usaha kecil ikut hidup,” ujarnya.

Laporan dari asosiasi perhotelan dan pelaku usaha mikro, lanjut Arif, memperkuat hitungan tersebut. Peserta maupun penonton yang datang dari luar kota butuh penginapan dan makanan, sehingga uang yang berputar tidak berhenti di venue olahraga. Rantai manfaatnya menyentuh kamar hotel, meja kafe, sampai warung di sekitar arena.

Pemkot Malang mendukung gelaran tersebut melalui kemudahan perizinan dan pemakaian aset pemerintah oleh penyelenggara. Kegiatan yang digelar pihak swasta dinilai sejalan dengan arah pengembangan wisata dan even daerah, termasuk program even yang rutin dijalankan pemkot sepanjang tahun.

Keyakinan itu membuat pemkot menempatkan even sebagai salah satu motor penggerak penerimaan di tengah pengetatan anggaran. Sejumlah agenda, termasuk even bertaraf internasional, diyakini masih akan berjalan sampai akhir tahun.

Menjaga Ruang Fiskal di Tengah Beban Belanja

Optimalisasi pendapatan daerah menjadi semakin mendesak karena ruang fiskal ikut menyempit. Wahyu memaparkan porsi belanja pegawai dalam rancangan perubahan APBD 2026 mencapai sekitar 43 persen. Salah satu pemicunya adalah lonjakan kebutuhan anggaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

Konsultasi soal beban belanja pegawai itu sudah dilakukan pemkot dengan Kemendagri. Pemerintah daerah masih punya ruang kebijakan, kendati arah kebijakan 2027 menetapkan batas belanja pegawai maksimal 30 persen. Karena itu, kemampuan menggali sumber pendapatan sendiri menentukan seberapa leluasa program pembangunan bisa berjalan.

Wahyu juga menjelaskan besarnya pos belanja tidak terduga dalam rancangan perubahan anggaran. Menurut dia, isinya tidak seluruhnya milik Pemkot Malang. Ada anggaran kiriman pemerintah pusat yang belum bisa ditempatkan pada pos lain sehingga sementara ditampung di sana, antara lain untuk mendukung program madrasah diniyah dan sejumlah kegiatan pendidikan.

Dewan menilai keberhasilan anggaran tidak cukup diukur dari tingkat serapan. Pemerintah kota diminta memastikan belanja memenuhi standar pelayanan minimal dan belanja wajib, sekaligus menunjukkan hasil program yang benar-benar dirasakan warga. Sebelumnya, komisi-komisi di dewan sudah memetakan program yang berpotensi tidak terlaksana beserta penyebabnya, agar program prioritas tetap bisa direalisasikan.

Dalam paripurna yang sama, dewan juga mengevaluasi kinerja badan usaha milik daerah. Pemkot Malang menyatakan akan segera membentuk panitia seleksi untuk mengisi jajaran pimpinan dua perusahaan daerah, menindaklanjuti masukan dewan sambil menyesuaikan dengan regulasi terbaru soal pengelolaan BUMD.

Ketiga langkah itu saling menguatkan bagi Pemkot Malang: retribusi yang terdigitalisasi, pajak daerah yang terjaga, dan geliat sport tourism yang menggerakkan ekonomi warga. Semuanya diarahkan pada satu tujuan, yakni memastikan target PAD 2026 tidak berhenti sebagai angka di dokumen anggaran, tetapi benar-benar menjadi penerimaan yang membiayai layanan bagi warga Kota Malang.