“Prabowo Menjawab” dan Ujian Serius Industrialisasi di Tengah Ancaman Stabilitas Politik

Opini Sipil

Baca juga

Source: The Strait Times

Dalam forum “Prabowo Menjawab” di Hambalang yang mempertemukan para ekonom, akademisi, dan pengambil kebijakan, satu pengakuan penting muncul secara terbuka. Prabowo mengakui bahwa Indonesia tengah menghadapi deindustrialisasi sekaligus penyusutan kelas menengah. Pengakuan ini bukan sekadar pernyataan politis, tetapi refleksi dari tekanan struktural yang semakin nyata. Data menunjukkan bahwa pada periode Januari hingga Juni 2025, jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) telah melampaui 42 ribu orang, meningkat dari lebih dari 32 ribu pada periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat yang sama, berdasarkan Sakernas Februari 2024, jumlah pekerja informal mencapai 84,13 juta orang atau 59,17% dari total penduduk bekerja. Artinya, mayoritas tenaga kerja Indonesia kini berada dalam kondisi kerja yang tidak stabil, tanpa perlindungan sosial, dan dengan tingkat pendapatan yang rentan.

Tekanan ini semakin jelas ketika melihat dinamika kelas menengah. Catatan Badan Pusat Statistik menunjukkan penurunan signifikan jumlah kelas menengah Indonesia dalam lima tahun terakhir. Pada 2019, jumlah kelas menengah mencapai 53,33 juta orang atau 21,45% dari populasi. Namun pada 2024, jumlah tersebut turun menjadi 47,85 juta orang atau hanya 17,13%. Dengan demikian, sekitar 9,48 juta orang mengalami penurunan status menuju kelompok kelas menengah rentan bahkan rentan miskin. Di sisi lain, kelompok kelas menengah rentan justru meningkat dari 128,85 juta (48,20%) menjadi 137,50 juta orang (49,22%). Data ini menunjukkan bahwa hampir setengah populasi Indonesia berada dalam kondisi ekonomi yang rapuh dan mudah terdorong ke bawah akibat guncangan kecil sekalipun.

Dalam saat yang bersamaan, indikator makro juga menunjukkan sinyal yang tidak bisa diabaikan. Indeks stabilitas politik Indonesia pada 2024 berada di angka -0,61 dalam skala -2,5 hingga 2,5. Angka ini masih berada di zona negatif dan jauh di bawah rata-rata global sekitar -0,07. Secara historis, rata-rata Indonesia sejak 1996 berada di -0,93, yang menandakan bahwa stabilitas politik Indonesia secara struktural memang belum sepenuhnya kuat. Dengan kata lain, fondasi stabilitas politik Indonesia sudah relatif rapuh bahkan sebelum tekanan ekonomi saat ini semakin membesar.

Kondisi ini diperparah oleh tren penurunan kontribusi sektor manufaktur dalam lima tahun terakhir. Meskipun pada 2023 sektor ini masih menyumbang 18,67% terhadap PDB, kemampuannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi semakin melemah. Fenomena ini dikenal sebagai premature deindustrialisation, yaitu kondisi ketika sektor industri mengalami stagnasi atau penurunan sebelum mampu menciptakan basis ekonomi yang kuat. Dalam situasi seperti ini, ekonomi cenderung bergeser ke sektor dengan produktivitas rendah, terutama sektor informal, yang pada akhirnya tidak mampu menopang pembentukan kelas menengah yang stabil.

Dalam konteks tersebut, Prabowo menawarkan industrialisasi melalui hilirisasi sebagai solusi utama. Strategi ini secara konseptual tepat. Indonesia memang selama ini terjebak dalam pola ekspor bahan mentah dan impor barang jadi, sehingga nilai tambah ekonomi lebih banyak dinikmati oleh negara lain. Dengan mendorong pengolahan sumber daya alam di dalam negeri, mulai dari mineral hingga komoditas pertanian, Indonesia berpotensi meningkatkan nilai tambah sekaligus menciptakan lapangan kerja. Komitmen terhadap deregulasi juga menjadi langkah penting untuk mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini menghambat investasi dan daya saing industri.

Namun, persoalan utamanya bukan pada arah kebijakan, melainkan pada tingkat keseriusan implementasi. Industrialisasi yang tidak dirancang secara inklusif berisiko hanya menciptakan pertumbuhan tanpa distribusi. Jika industri yang dikembangkan lebih bersifat padat modal daripada padat karya, maka dampaknya terhadap penyerapan tenaga kerja akan terbatas. Dalam kondisi di mana hampir 60% tenaga kerja berada di sektor informal, kegagalan menciptakan pekerjaan formal dalam skala besar akan memperluas kelompok rentan yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi.

Di sinilah ancaman terhadap stabilitas politik menjadi semakin nyata. Dalam banyak kajian ekonomi politik, kelas menengah memiliki peran penting sebagai penyangga stabilitas demokrasi. Kelas ini cenderung memiliki kepentingan terhadap keteraturan ekonomi, kepastian hukum, dan stabilitas politik. Namun, ketika kelas menengah menyusut dan digantikan oleh kelompok precariat yang hidup dalam ketidakpastian, maka keseimbangan tersebut mulai terganggu. Ketidakamanan ekonomi yang meluas dapat dengan mudah bertransformasi menjadi ketidakpuasan sosial.

Indonesia mulai menunjukkan gejala tersebut. Generasi muda yang terdidik menghadapi pasar kerja yang semakin sempit dan tidak stabil, sementara ekspektasi sosial mereka terus meningkat. Di sisi lain, kelompok masyarakat yang sebelumnya berada dalam posisi aman kini mengalami penurunan daya beli dan ketidakpastian ekonomi. Dalam era media sosial, kesenjangan ini tidak lagi tersembunyi, melainkan menjadi bagian dari realitas sehari-hari yang mempercepat munculnya frustrasi kolektif. Kondisi ini menciptakan potensi mobilisasi sosial yang lebih besar, terutama ketika saluran ekonomi tidak mampu memenuhi ekspektasi masyarakat.

Oleh karena itu, komitmen terhadap industrialisasi harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret dan terintegrasi. Industrialisasi harus mampu menciptakan pekerjaan formal dalam jumlah besar, dengan upah layak dan perlindungan sosial. Pemerintah juga perlu mendorong sektor industri yang tidak hanya berorientasi pada ekspor, tetapi juga memiliki keterkaitan kuat dengan ekonomi domestik sehingga mampu menyerap tenaga kerja secara luas. Selain itu, reformasi pendidikan dan pelatihan harus dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga kerja terdidik dapat terserap oleh kebutuhan industri yang berkembang.

Penguatan sistem jaminan sosial juga menjadi elemen yang tidak kalah penting. Dalam situasi di mana risiko PHK meningkat dan pekerjaan informal mendominasi, keberadaan jaring pengaman sosial menjadi kunci untuk menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga. Tanpa perlindungan ini, setiap guncangan ekonomi akan langsung berdampak pada penurunan kelas sosial yang lebih luas.

Pada akhirnya, forum “Prabowo Menjawab” tidak hanya menjadi ruang klarifikasi kebijakan, tetapi juga menjadi titik uji atas keseriusan agenda transformasi ekonomi yang ditawarkan. Jika industrialisasi hanya berhenti pada retorika hilirisasi tanpa implementasi yang inklusif dan terstruktur, maka yang terancam bukan hanya target pertumbuhan ekonomi, tetapi stabilitas politik itu sendiri. Dalam konteks ini, keberhasilan atau kegagalan industrialisasi akan menjadi penentu apakah Indonesia mampu memperkuat kelas menengahnya, atau justru menghadapi risiko krisis sosial yang lebih besar di masa depan.

Tulisan ini adalah opini (Opini Sipil) dari mitra junior kami; teks dari dokumen penulis, gambar dari dokumen penulis.